Duit Ini kasus duit. Teryata duit dari zaman dahulu kala selalu bikin jadi perkara. Bonnie Triyana 19 December 2012 SEMUA orang di negeri ini tahu jikalau memberantas korupsi itu lebih sulit daripada memberantas ketombe. Itu sebabnya Indonesia butuh lebih dari sekadar sampo anti-ketombe. Memerangi korupsi sudah dilakukan semenjak awal republik ini berdiri. Beragam lembaga telah didirikan, aneka macam cara telah dilakukan, tapi rupanya korupsi bukan lagi wabah yang bisa dibasmi begitu saja. Prilaku koruptif menyerupai telah bermimikri jadi gaya hidup. Celakanya lagi, mengutip Bung Hatta pada 1970-an ketika mega korupsi Pertamina terjadi, “Korupsi telah jadi budaya,” katanya. Mungkin kecenderungan yang sama sudah diendus lebih dulu oleh antropolog Professor Koentjaraningrat yang menulis bahwa orang Indonesia itu punya “mentalitas menerabas”, berani melanggar aturan demi cepat hingga tujuan. Cepat kaya salah satunya. Di zaman yang serba bayar ini (bahkan kencing dan berak pun bayar), menyerupai tak ada solusi lain untuk bikin hidup damai kecuali punya duit. Ujung-ujungnya urusan duit. Jangan-jangan, kita harus memikirkan lagi penggambaran masyarakat Indonesia di masa kemudian yang gemar gotong-royong, pundak membahu membantu sesama tanpa pamrih. Apakah masyarakat kini sudah beralih menjadi masyarakat pasar, yang segala tindak-tanduknya berangkat dari perhitungan untung rugi? Nun di Amerika sana, di negeri di mana paham kapitalisme berkembang biak dan beranak-pinak, Michael Sandel, seorang professor dari Harvard University mencemaskan keadaan itu. Dalam bukunya, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets, Sandel mengkhawatirkan jikalau ekonomi pasar, yang sejatinya sebuah alat yang berkhasiat dan efektif untuk mengatur acara produksi, telah teradopsi dan bersalin rupa jadi “masyarakat pasar”, di mana korelasi sosial dipengaruhi oleh nilai-nilai dan prosedur pasar. “Apa yang uang tak bisa beli? Sekarang tak banyak lagi,” kata Sandel. Duit memang bukan segalanya, tapi kini segala-galanya butuh duit. Pragmatisme yang kian merebak dan mewabah. Seakan nilai-nilai luhur dan moralitas tergerus oleh kalkulasi “wani piro?”, berani membela yang bayar, yang benar tak selalu harus dibela. Sandel cemas terhadap segala hal yang ditaksir dan dibanderol harga. Bahkan kini di Amerika, kata Sandel, orang tak perlu antre untuk bisa sanggup tiket bioskop atau pementasan teater. Orang juga tak perlu repot antre di rumah sakit untuk pelayanan kesehatan. Bila sanggup membayar lebih, pasien bisa potong antrean. Tak perlu tiba pertama untuk sanggup pelayanan lebih cepat, lantaran yang diharapkan ialah seberapa tebal isi kocek Anda untuk dilayani lebih dulu. Orang miskin dihentikan sakit apalagi nonton bioskop. Ternyata problem Undang-Undang Dasar alias Ujung-Ujungnya Duit sudah merambah kemana-mana. Begitu pula naga-naganya di negeri ini. Money politic, politik uang, saking seringnya terjadi, sudah dianggap biasa. Saben ada hajat demokrasi, pemilu dan pemilukada, duit disawer, berharap rakyat bisa digiring memilih pilihan menurut kemauan si penyawer. Kaprikornus anggota DPR/DPRD pun butuh modal besar. Pada pada dasarnya berpolitik zaman kini hampir dipastikan tidak mungkin jikalau tanpa duit. Dan sehabis terpilih, jangan abnormal jikalau yang dibicarakan pun tak jauh-jauh soal duit. Bukan hanya di arena politik, duit pun bicara di wilayah pendidikan. Tengok saja di kota-kota besar, sekolah-sekolah berkualitas tersedia bagi Anda yang punya kuantitas duit berlebih. Untuk diterima di universitas negeri ternama pun, jikalau ada duit, final perkara. Kalau zaman kolonial di Hindia Belanda, sekolah bermutu tersedia bagi kalangan Eropa dan sebagian kecil elit priayi pribumi, maka kini sekolah bermutu tersedia bagi orang-orang yang berduit. Sudah jadi belakang layar umum jikalau masuk jadi pegawai negeri bisa pakai duit untuk pelicin. Praktik korupsi merebak di kalangan pemerintahan, dilakukan dengan bermacam cara dan modus (sejak 2004 ada 176 lebih masalah korupsi yang dilakukan kepala daerah). Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan bahwa negeri ini kekurangan pejabat yang mau hidup sederhana. Hidup sederhana di zaman menyerupai ini ialah sebuah kemewahan. Perlu nyali besar untuk hidup sederhana di tengah gempuran hal-hal yang serba bercorak pasar, serba beraroma duit, menyerupai yang digambarkan oleh Sandel dalam bukunya. Zaman sekarang, jangan banyak berharap ditemukan pemimpin sebersahaja Bung Hatta yang membeli sepatu brand Bally pun tak mampu. Atau pemimpin sekaliber Johannes Leimena yang hanya punya dua potong kemeja sebagaimana juga Mohammad Natsir yang mengenakan kemeja tambalan dikala menjabat perdana menteri. Apalagi gaya hidup sederhana itu ditunjang oleh kinerja yang baik dan pengabdian sepenuh hati untuk negeri.

Sumber http://penulissnazzily.blogspot.com

Kapitalisme "Unik" ala Indonesia Kapitalisme Indonesia, yang didukung militer, unik dan berbeda dari kapitalisme di banyak negara. M.F. Mukthi 25 September 2012 MESKI sudah lewat 20 tahun lebih semenjak kemunculannya, Rise of Capital masih punya relevansi dengan kondisi sosial-ekonomi dan politik Indonesia ketika ini. Di ketika banyak orang merindukan masa Orde Baru, buku ini seakan mengingatkan betapa banyak sisi jelek rezim itu. “Relevansi buku Rise of Capital lebih relevan lagi dengan gejala bangkitnya kembali Orde Baru,” ujar sejarawan Hilmar Farid dalam peluncuran buku terjemahan ini di Jakarta. Fay, panggilan Hilmar Farid, ingat respon luas ketika buku ini terbit pada 1987. Masyarakat, khususnya kaum intelektual dan aktivis, ketika itu memasuki puncak kebosanan terhadap Orde Baru. Karya-karya ilmiah yang lahir mayoritas hanya puja-puji terhadap rezim yang militeristik itu. Buku Robison mirip pelepas dahaga, “Karena mengisi kekosongan kritik ekonomi-politik dan bukan cuma kritik moral.” Buku ini berisi pembahasan perihal bagaimana kekuasaan dikonstruksi, orang menjadi kaya, dan proses yang terkait dengan kekuasaan negara. Menurut Robison, Indonesia punya realitas berbeda dibandingkan negara lain di mana kapitalisme bertumbuh-kembang seiring munculnya kelas menengah. Di Indonesia, tugas individu hampir tak signifikan alasannya Orde Baru mengontrol hampir setiap sendi kehidupan. Pun tak ada kapitalisme yang dibangun dari atas ke bawah (top-down). Kapitalisme Baru Militer, yang mempunyai tugas ekonomi sehabis nasionalisasi perusahaan-perusahaan ajaib pada paruh kedua 1950-an, menjadi pemain penting. Tujuan awalnya untuk mengatasi kekurangan anggaran, namun kenyataannya berbeda 180 derajat. Perusahaan-perusahaan militer juga menjadi prosedur bagi para perwira semoga sanggup meningkatkan kekuatan politik dan ekonomi mereka. “Mereka juga berperan sebagai sumber proteksi dan kekayaan langsung serta memperlihatkan akomodasi jalan bagi para langsung tersebut masuk ke dalam kelas kapitalis,” tulis Robison. Militer membuka jalur pengembangan kapitalisme gres bagi negara di bawah Ibnu Sutowo yang mengendalikan Pertamina. Berbagai anak perusahaan Pertamina berdiri di mana-mana. Bidang usahanya beragam. Akumulasi kapitalnya luar biasa besar. Pertamina menjadi keran keuangan negara terpenting. Soeharto sendiri memberi kebebasan bergerak pada Ibnu Sutowo sampai menjadikan Pertamina seolah “negara dalam negara”. Dalam praktiknya, militer bukan hanya menjadi kelas kapitalis tersendiri yang berhadapan dengan kapitalis Tionghoa ataupun asing. Dalam banyak kasus, mereka juga berpatungan dengan dua golongan kapitalis lainnya. Militer biasa melakukannya dengan menjual lisensi atau urun modal sembari mendudukkan wakil-wakilnya dalam perusahaan-perusahaan yang dibentuk. “Seringkali sulit untuk menentukan apakah sebuah perusahaan milik pensiunan perwira merupakan perusahaan swasta atau dijalankan atas nama komando militer, atau keduanya.” Sementara militer berjalan dengan bisnisnya, Soeharto lebih menentukan jalan yang ditempuh para teknokrat, yang menjadi sandaran kebijakan Soeharto ketika gres berkuasa. Indonesia pun mengandalkan kucuran dana dari lembaga-lembaga macam Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) maupun Dana Moneter Internasional (IMF), yang lalu menjerat Indonesia dalam tumpukan utang. Pada perkembangannya, dua jalur kapitalisme itu saling berbenturan. Friksi dalam badan militer, yang sengaja dibangun Soeharto, menjadikan dualisme. Ketika risikonya Pertamina terjerat krisis dan Soeharto memecat Ibnu Sutowo, para kapitalis pro-Barat dengan sumbangan Pangkopkamtib Jenderal Soemitro berada di atas angin. Konglomerasi militer pun merosot. “Kemerosotan yang cepat memperlihatkan ketidakmampuan,” tulis Robison. Terpuruknya Kapitalisme Pribumi Konglomerat Tionghoa, sementara itu, tetap menangguk laba terbesar. Merekalah yang mendapat lisensi untuk menjalankan aneka macam proyek negara. Mereka pula yang mendanai perusahaan-perusahaan negara atau militer. Mereka sudah merintis kerjasama saling menguntungkan mirip itu semenjak Orde Lama, ketika Soeharto masih jadi panglima daerah. Pengusaha macam Liem Swie Liong pada risikonya menjadi pemain terpenting dalam perekonomian Indonesia. Di sisi lain, kapitalis pribumi harus terpuruk. Pemerintah Orde Baru tak memberi perhatian memadai. Di beberapa tempat, kapitalisme pribumi risikonya malah mati. “Kelemahan relatif dari elemen pribumi dalam kelas kapitalis ialah tidak adanya partai borjuis berpengaruh yang bisa menantang hegemoni formal aparatur negara yang dilakukan militer,” tulis Robison. Buku ini menyajikan paparan lengkap mengenai munculnya kelas kapitalis di Indonesia. Selain itu, mematahkan tesis umum bahwa tak ada borjuasi di Indonesia. Transisi demokrasi, sebagaimana teori konvensional bahwa demokrasi akan tiba seiring pembangunan lembaga-lembaganya, tak berlaku di Indonesia. “Institusi demokratis yang menggantikannya tetap dikuasai kekuatan-kekuatan kapitalis yang mempraktikkan kapitalisme mirip di masa Orde Baru,” ujar Vedi Hadiz, pembahas lain dalam program launching itu. Betapapun buku ini, yang dihentikan Kejaksaan Agung pada 1988, bukan kitab suci tanpa cela. Fay menyayangkan kenapa Robison tak membicarakan prasyarat kemunculan kapital tersebut, yakni pembunuhan massal 1965. Sementara Rochman Achwan, juga pembahas, mengkritisi tak disorotinya nasib borjuasi kecil Muslim. “Di masa sekarang, kapitalis domestik lebih mayoritas daripada negara,” ujarnya

Sumber http://penulissnazzily.blogspot.com

√ Dua Kala Ekonomi Indonesia

Dua Abad Ekonomi Indonesia Dua kala evolusi perekonomian Indonesia dikaji dengan data-data dan cara pandang baru. Aryono 11 October 2017 Judul: Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan | Penulis: Luiten van Zanden dan Daan Marks | Penerbit Buku Kompas | Terbit: November 2012 | Tebal: 512 halaman | Foto: sampul buku. BERMULA dari kunjungan Luiten van Zanden dan Daan Marks ke Arsip Nasional Republik Indonesia, terbersit impian untuk menggali sebuah misteri di balik perkembangan ekonomi Indonesia: bagaimana sanggup sebuah negara menyerupai Indonesia, dengan segala sumber daya insan dan alamnya yang melimpah, mengalami arah pertumbuhan yang tak menentu dan timpang? Mulailah mereka bekerja. Hasilnya sebuah karya yang, berdasarkan Thee Kian Wie dalam pengantar buku ini, “merupakan derma yang amat penting bagi khazanah kepustakaan ihwal perkembangan ekonomi Indonesia selama dua kala terakhir.” Indonesia ketika ini yaitu tanggapan dari proses sejarah semenjak berlabuhnya kapal Kongsi Dagang Belanda (VOC) di Banten pada 1596. Setelah perluasan teritorial menguat, VOC bukan saja berhasil memperoleh tanah dan tenaga kerja, tapi juga membangun banyak sekali institusi untuk memungut pajak, mempeluas budidaya kopi, dan memonopoli perdagangan impor. Keuntungan besar pun diraih. Namun, praktik penyimpangan dan korupsi juga tumbuh. Di sisi lain, VOC kian kesulitan bersaing dengan perusahaan-perusahaan dagang dari negara lainnya. Setelah duaratus tahun bercokol, VOC kesannya bangkrut. Kerajaan Belanda mengambil-alih utangnya yang besar. “Kegagalan VOC terletak pada sifatnya yang monopolistis, yang telah menghambat perdagangan dan perkembangan komersial di koloni, menganggu pertumbuhan ekonomi, dan mengakibatkan bermacam-macam duduk kasus finansial yang kesannya membawa pada kejatuhannya,” tulis mereka. Eksploitasi Tiada Henti Seperempat pertama kala ke-19 merupakan babak baru, reformasi dan eksperimentasi, dalam membuat negara kolonial yang lebih modern. Upaya reformasi Jawa dengan cara liberal kesannya gagal tanggapan meletusnya Perang Jawa. Biaya perang sangat besar, sementara harga komoditas kopi sedang turun. Situasi dalam negeri juga kurang aman alasannya yaitu elite pribumi sulit diajak bekerjasama. Sebuah pendekatan gres pun mulai dicari. Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch memperkenalkan Sistem Tanam Paksa. Awalnya, sistem ini berjalan baik alasannya yaitu pemerintah mempertemukan kepentingan-kepentingan dari tiga kelompok elite (bisnis dan politik): negara kolonial/birokrasi, elite Jawa, dan pedagang Tionghoa. Namun, sepuluh tahun berikutnya, justru terjadi titik balik. Sekalipun ada keterbukaan ekonomi dan pertumbuhan ekspor yang pesat, terjadi kejatuhan dalam total faktor produktivitas, terutama di masa Tanam Paksa. Sebabnya, lembaga-lembaga bagi pertukaran pasar tidak berkembang baik, sementara institusi-institusi sosial-politik juga bermasalah. Kritik kaum liberal memaksa abolisi Sistem Tanam Paksa dan pemberlakuan liberalisasi ekonomi, yang ditandai dengan adanya UU Agraria pada 1870. Kebijakan berorientasi pasar mendorong perkembangan ekonomi selama 1870-1914 dan menjadi salah satu faktor di balik pertumbuhan per kapita output dan total faktor produktivitas. Perbaikan infrastruktur juga meningkat. Sebagian besar pertumbuhan didorong oleh eskpor. Namun, pengaruhnya terhadap pasar domestik –pada pendapatan riil penduduk Indonesia– terbatas dan tak menghasilkan proses kumulatif dari perubahan struktural, urbanisasi, dan industrialisasi yang merupakan inti dari pertumbuhan ekonomi modern. Paruh pertama kala ke-20, dunia berada dalam bayang-bayang dua perang modern. Meski demikian, undangan komoditas ekspor dari Hindia Belanda menyerupai minyak dan karet naik. Ini berdampak pada kenaikan anggaran Politik Etis antara lain untuk kesejahteraan, kemudahan umum, dan infrastruktur transportasi. Begitu Perang Dunia I berakhir, undangan dari pasar internasional ikut turun. Gubernur Jenderal De Fock kesannya memberlakukan pemangkasan anggaran. Bulan madu Politik Etis pun berakhir. Hindia Belanda kemudian perlahan bangkit. Namun, terutama alasannya yaitu Depresi Ekonomi, nasib perekonomian Hindia Belanda jadi tak menentu. Diperparah oleh keterkaitan ekonomi dengan negeri induk, yang mengakibatkan negara kolonial tak sanggup melaksanakan kebebasan menentukan kebijakan substitusi impor. Di masa pendudukan Jepang, perkembangan ekonomi sangat buruk. Jutaan orang jadi romusha. Sejumlah infrastruktur penting rusak. Dekade-dekade Transisi Setelah kemerdekaan, Indonesia sibuk mengatasi suasana kegaduhan politik sepanjang 20 tahun, 1945-1965. Tahun-tahun ini, berdasarkan penulis buku ini, merupakan dekade-dekade transisi bagi penciptaan negara-bangsa yang pada awalnya mengorbankan integrasi dan pembangunan ekonomi. Salah satu yang punya rencana terang yaitu Kabinet Mohammad Natsir, yang ditunjang dengan kenaikan ekspor tanggapan Perang Korea. Pemerintah beritikad baik untuk memajukan wirausaha nasional atau pribumi melalui Program Benteng. Sayangnya, aktivitas ini kontraproduktif alasannya yaitu korupsi menjadi-jadi. Banyak lisensi dijual kepada pengusaha Tionghoa atau Belanda sementara pengusaha Indonesia hanya tampil setor muka. Selebihnya, perekonomian di masa Orde Lama menjadi tak terkendali. Penggantinya, Soeharto, coba keluar dari krisis. Dia merangkul ekonom-ekonom lulusan Berkeley untuk merumuskan kebijakan dengan fokus stabilisasi dan rehabilitasi. Hasilnya, pertumbuhan pesat dicapai pada 1971-1980. Ia ditopang oleh utang luar negeri, hasil dari minyak dan gas alam, serta kekerabatan dekatnya dengan pengusaha Tionghoa-Indonesia. Dan Indonesia pun disebut-sebut sebagai belahan dari Keajaiban Asia Timur. Namun perkembangan ekonomi yang pesat itu dibarengi dengan korupsi yang masif, sistematik, dan endemik. Krisis politik, dibarengin krisis ekonomi di Asia, kesannya menumbangkan kekuasaan Soeharto. Setelah beberapa kali pergantian kekuasaan melalui sistem demokratis, Indonesia mengalami kemajuan sekalipun lambat. Melalui buku ini, Luiten van Zanden dan Daan Marks merentangkan perjalanan panjang ekonomi Indonesia secara kronologis dan analitis, dengan meng­gunakan banyak data baru.

Sumber http://penulissnazzily.blogspot.com

Toko Jepang sebagai Mata-mata Pemilik dan pengelola toko Jepang diduga berpengaruh mata-mata. Mereka kembali ke Indonesia untuk bekerja pada pemerintah pendudukan. Hendri F. Isnaeni 11 June 2018 Toko Jepang "Banzai". PEMERINTAH Jepang mengumumkan pecahnya Perang Pasifik. Orang-orang Jepang di Hindia Belanda diberi tahu bahwa perang dengan Belanda tidak terhindarkan lagi. Pada 1941, melalui kedutaan dan konsulat jenderalnya, pemerintah Jepang membujuk orang-orang Jepang yang tinggal di tempat selatan untuk kembali ke Jepang. Secara sedikit demi sedikit orang-orang Jepang pulang dengan kapal-kapal yang mengadakan pelayaran secara rutin ke Hindia Belanda. Kapal pertama berjulukan Kitano Maru mengangkut wanita dan belum dewasa pulang ke Jepang. Kapal terakhir ialah Fuji Maru. Berlabuh di Batavia pada 22 November 1941, kemudian ke Semarang, Surabaya, Kalimantan, Banjarmasin, Makassar, dan meninggalkan Indonesia melalui pelabuhan Gorontalo pada 2 Desember 1941 dengan penumpang sekira 5.000 orang. Pada 10 Desember kapal hingga di pelabuhan Kota Nagasaki di Pulau Kyushu. “Toko Jepang pada prinsipnya terbengkalai atau dibeli pedagang Tionghoa. Ada sebagian diklaim pemerintah militer Jepang,” kata sejarawan Meta Sekar Puji Astuti. “Tetapi, banyak sumber menyebutkan terbengkalai.” Sementara itu, pada 8 Desember 1941 melalui siaran radio diumumkan perang antara Belanda dan Jepang. Pada 9 Januari 1942, Belanda menangkap sekira 2093 orang Jepang –hampir semuanya laki-laki– yang masih berada di Hindia Belanda dan mengasingkannya ke Australia. Dalam dokumen wacana acara spionase orang-orang Jepang, Ten Years Japanese Toil in The Netherlands East Indies, yang diterbitkan pemerintah Hindia Belanda pada 1942, disebutkan bahwa mereka yang diasingkan ke Australia merupakan penjahat politik dan beberapa di antara mereka merupakan “mata-mata angkatan laut.” Didahului kekalahan Belanda dari Jerman, Jepang memanfaatkannya untuk masuk ke Indonesia. Jepang mengambil-alih pendudukan pada Maret 1942. “Sejarah toko Jepang ini dapat dikatakan terhapus dari Hindia Belanda yang kemudian digantikan dengan sejarah pendudukan Jepang di Hindia Belanda,” kata Meta. Meskipun sebagian besar pemilik dan pengelola toko Jepang kembali ke Jepang, namun sekira 707 orang Jepang kembali ke Indonesia. Menurut Meta, kembalinya mereka sebagai pegawai pemerintah militer Jepang menguatkan dugaan bahwa semua mantan pemilik dan pengelola toko Jepang itu ialah kaki tangan atau kepetangan Jepang di Indonesia. “Mereka tiba bukan untuk berdagang, tetapi bekerja untuk pemerintah pendudukan,” kata Meta, penulis buku Apakah Mereka Mata-mata? Orang-orang Jepang di Indonesia 1868-1942. Tsutsumibayashi sendiri sudah pulang jauh sebelum masa perang sebab alasan kesehatan. Dalam perjalanan, ia meninggal di pulau kecil Ogasawara, akrab Tokyo pada 1935 sebab kanker paru-paru. Jaringan tokonya, Nanyo, kemudian diambil-alih para pegawainya. Namun, mereka pun harus kembali ke Jepang begitu genderang perang telah ditabuh.

Sumber http://penulissnazzily.blogspot.com

√ Seni Administrasi Fox Kuasai Indonesia

Taktik Fox Kuasai Indonesia Untuk kepentingan Republik, pemerintah memperlihatkan monopoli dagang kepada seorang taipan film Amerika. Budi Setiyono 19 October 2011 Matthew Fox dan Sumitro Djojohadikusumo. PADA 1947, Perdana Menteri Sjahrir meminta Sumitro Djojohadikusumo berangkat ke Amerika Serikat untuk menyiapkan jalan biar sengketa Indonesia-Belanda masuk dalam kegiatan Dewan Keamanan PBB. Sumitro tak punya paspor, apalagi uang. Dia menembus blokade Belanda menuju Singapura dan meyakinkan Konsulat AS di sana untuk memperlihatkan visa. Dia juga mengatur penyelundupan kapuk dan kina untuk membiayai perjalanannya. Satu kapal Amerika yang berusaha mematahkan blokade disita Belanda. Satu kapal lainnya berhasil membawa muatan ke New York tapi para bankir tak mau membayar $80.000 atas pengiriman barang-barang itu. Padahal, setiba di New York, Sumitro tak punya kontak dan uang tunai –hanya $20 di kantong. Sumitro pun melibatkan firma aturan Delson, Levin, and Gordon di New York tanpa bayaran, yang kemudian menyerahkannya pada pengacara-pelobi Washington, Joseph Borkin –juga sebab tertarik pada perkara itu dan tanpa kompensasi. Borkin kemudian menghubungi Matthew Fox, taipan film Amerika yang jadi wakil administrator Universal Pictures. Sumitro dan Fox kesannya bertemu dan sepertinya cocok, terlebih saat Sumitro bilang ingin menjalin korelasi ekonomi. Sumitro terkesan dengan Fox, dan sebagaimana dikutip Theodore Friend, Indonesian Destinies, menyebut, “Dia jenius… beliau mempunyai ketertarikan politik. Dia melihat potensi komersial. Dia bilang, ‘Lihat, sobat, kita butuh sebuah jalan untuk mengontak para pemodal besar. Ini akan menyerupai monopoli saya. Tapi saya takkan menciptakan Anda bertanggungjawab atas kontrak itu.” Fox memperlihatkan deposito kredit sebesar $80.000 atas jaminannya. Atas pinjaman Fox pula, perwakilan Indonesia menerima kantor di 40 Wall Street, New York, sempurna di jantung distrik bisnis. Dan yang terpenting, keduanya menandatangani sebuah kontrak –lebih dikenal dengan istilah Fox-contract– pada 3 Januari 1948. Isi perjanjian menyebutkan pembentukan American-Indonesian Corporation (AIC), dengan kantor sentra di New York, yang akan melaksanakan penjualan komoditas Republik di Amerika dan sebaliknya pembelian aneka macam barang konsumsi di Amerika untuk Republik. “Fox terlibat dalam pertaruhan besar, yang tak seorang pun mau mengambilnya,” ujar Sumitro. Menurut Sumitro, perjanjian bisnis tersebut tak hanya bakal menguntungkan Fox dan mitra-mitranya tapi juga Republik, sebab bakal mengisi kocek pemerintah di Yogyakarta dengan aset valuta abnormal berharga berupa dolar Amerika. Selain itu, akan memperlemah kedudukan ekonomi Belanda, dan otomatis politik, di Indonesia. Sumitro menaksir harga barang-barang yang diimpor dan diekspor antara kedua negeri itu akan mencapai 200 juta dolar setahun. Kontrak itu telah diratifisir oleh Badan Pekerja KNIP. “Kami membutuhkan modal dan keahlian AS… kami suka Matty,” ujar Soemitro menyerupai dikutip Time, 19 Juli 1948. Matty atau Mattie ialah nama kecil Matthew Fox. Pemerintah Belanda bukannya tak tahu adanya kontrak tersebut namun memutuskan untuk tak mengungkapkan kepada publik. Duta Besar Belanda di Washington, E. van Kleffens, khawatir pengungkapan hanya akan dieksploitasi Uni Soviet, yang dengan cepat mencap kontrak itu sebagai plot kapitalis Amerika untuk mengontrol dan merusak perekonomian Indonesia. Ketika isu ini mengemuka, van Kleffens kesannya bertemu dengan Fox pada 14 Juni 1948. Fox juga bersedia pergi ke Den Haag untuk bernegosiasi dengan para pejabat di sana –pertemuan yang tak pernah terjadi. Pemerintah Belanda terperinci kebakaran jenggot dengan kontrak itu. Mereka menganggap kontrak itu bukan kontrak dagang biasa melainkan perluasan perdagangan dengan hak-hak monopoli. Opini publik di Belanda umumnya menyimpulkan bahwa Washington dan Wall Street merestui AIC. “Tujuan utama Amerika, mereka berpendapat, ialah mendorong kepentingan ekonomi Belanda keluar dari Indonesia kemudian diganti oleh Wall Street,” tulis tulis Gerlof D. Roman dalam “American Business Interests In The Indonesian Republic, 1946-1949”. Komentar Van Mook lebih keras lagi. “Kontrak ini merupakan bukti terperinci bagaimana orang-orang luar negeri yang tidak berperikemanusiaan itu menyalahgunakan kedudukan Republik yang lemah dan terpojok akhir kurang dana, pengetahuan ekonomi, dan pengalaman, untuk merampok negeri ini,” ujar van Mook sebagaimana dikutip K.M.L. Tobing dalam Perjuangan Politik Bangsa Indonesia: Renville. “Di atas segalanya, Republik masih harus mengorbankan kedaulatannya dengan menaklukan diri pada yuridiksi hakim-hakim dan komisi arbitrasi Amerika.” Sejatinya, Departemen Luar Negeri AS terganggu dengan kontrak Fox dan mencoba mencegahnya. Mereka mengundang Fox dan menyampaikan bahwa beliau merusakan kebijakan luar negeri Amerika. Perdagangan Amerika-Republik itu akan mengurangi kedaulatan Belanda dan mengganggu perundingan yang lagi berjalan antara Belanda dan Yogyakarta. Selain itu, mereka menekankan huruf monopolistik dalam kontrak itu. Disebutkan pula bahwa seluruh perdagangan ke dan dari Indonesia harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Belanda. Mereka pun menarik paspornya sehingga Fox tak bisa melaksanakan perjalanan yang sudah beliau rencanakan ke Indonesia. Fox bergeming dan tak memperlihatkan impian untuk membatalkan kontrak. Dia menyampaikan tak akan meninggalkan kawan-kawannya di Republik. Bahkan, sehabis kegagalan perjalanan bisnis ke Indonesia sebagai perwakilan Meyer and Brown, sebuah perusahaan Amerika di mana Fox punya efek cukup besar, untuk membeli komoditas untuk US Army-Navy Munitions Board, beliau tetap optimis. Departemen Luar Negeri memberitahu Republik mengenai perilaku Washington. Mereka juga bertemu dengan Sumitro dan menyampaikan bahwa kontrak itu melanggar Piagam Perjanjian Perdagangan Internasional dan Perjanjian Renville. Sumitro membela kontrak itu dengan menyampaikan bahwa pemerintahnya tak percaya pada Belanda. Para pejabat Republik membantah indikasi monopoli dalam kontrak itu. Mereka bilang kontrak serupa bisa dilakukan dengan pedagang Belanda atau swasta lainnya. Bagaimana kalau Belanda keberatan? “Kita tak tergantung kepada perilaku Belanda. Republik kini dalam konflik dengan Belanda. Perdagangan pun harus dilakukan dalam suasana konflik pula,” ujar A.K. Gani, sebagaimana dikutip Kronik Revolusi Indonesia, volume 4, karya Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediati Kamil. Fox sendiri ingin menghilangkan kecurigaan bahwa beliau hanya ingin meraih laba melalui monopoli. Kontrak ini, kata Fox menyerupai dikutip Time, 19 Juli 1948, hanya menghipnotis sekira 25 persen dari total perdagangan Republik ($450 juta pada 1940) dan pihak swasta di Indonesia bebas berafiliasi dengan siapa pun yang mereka inginkan. Dia juga mempersilakan kompetitor lain, terutama dari AS. Sejumlah kontrak terkait dengan Fox juga dilakukan pemerintah daerah. Pada Agustus 1948, menyerupai ditulis Mestika Zed dalam Kepialangan, Politik dan Revolusi, Gubernur Isa menandatangani kontrak dagang dengan Fox untuk mengapalkan lada dari Lampung. Meski Fox bertahan menghadapi rintangan, blokade Belanda dan ketidaksetujuan Departemen Luar Negeri AS menciptakan langkah AIC tersendat, bahkan memperlihatkan gejala takkan terlaksana. Setelah aksi militer II pada Desember 1948, Fox mempunyai sedikit kans untuk memetik untung. “Dia juga tak bisa menarik modal di luar Amerika. Modal apapun yang diinvestasikan dalam perjuangan itu harus diambil dari miliknya sendiri dan mungkin tak pernah kembali,” tulis Gerlof D. Roman. Sulit memilih berapa banyak Fox berinvestasi. Mungkin sekira $550.000 diberikan atau “dipinjamkan” kepada Republik, banyak yang dipakai untuk membiayai misi PBB Indonesia di New York. Selain itu, Fox menghabiskan sekira $215.000 untuk membentuk apa yang disebut dana propaganda dan mengeluarkan $140.000 untuk dua pesawat bekas C-54. Pada awal 1949 Fox menyatakan impian untuk mundur dari AIC dan membatalkan kontrak. Pada Maret 1950, tak usang sehabis Republik memperoleh pengukuhan kedaulatan, pemerintah Indonesia membatalkan kontrak dan Fox menyatakan tidak menyesal sekalipun beliau tak meraih keuntungan. Toh, dengan cara lebih halus dan tak langsung, Kontrak Fox membantu maksud Republik. “Dengan kontrak Fox, Republik mencapai dua tujuan. Mempermalukan dan menakut-nakuti pemerintah Belanda, yang khawatir pengaruh seorang pengusaha terhormat menyerupai Fox yang mencoba dan berhasil menerobos blokade Belanda. Selain itu, Republik, sementara menghindari Washington, membentuk kontak berharga dengan dunia bisnis Amerika yang terhormat. Sehingga efek Republik di dunia internasional meningkat,” tulis Gerlof D. Roman. Dan toh orang Indonesia menyerupai Sumitro menyukainya, dan kemudian masih memperlihatkan kesempatan bagi Fox untuk berbisnis di Indonesia.

Sumber http://penulissnazzily.blogspot.com